KEMENTERIAN Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus memblokir situs web judi online. Saat ini mereka mampu memblokir ratusan hingga ribuan situs web setiap hari. Meskipun demikian, sejumlah pakar menilai strategi yang diterapkan pemerintah saat ini tak menjawab akar masalah.
Peneliti dari Digital Forensic Indonesia, Ruby Alamsyah, menyatakan langkah pemblokiran selama ini tidak berdampak signifikan dalam mengurangi jumlah situs web judi online yang beroperasi di Indonesia. Menurut dia, seharusnya pemblokiran hanyalah solusi sementara. Ruby menyatakan pemain ataupun pemilik saat ini punya cara yang jauh lebih canggih untuk menghindar atau membuka pemblokiran oleh pemerintah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dari sisi pemain, menurut Ruby, sangat mudah menembus pemblokiran oleh Kementerian Komdigi. Seorang pemain cukup mengakses virtual private network (VPN) untuk mengakses situs web yang telah diblokir. Dengan VPN, pemain mengalihkan alamat Internet protocol (IP) ke luar negeri sehingga situs web tetap bisa diakses meski telah terblokir di Indonesia. “Bagi pemain judi online aktif dan pengguna yang paham, cukup menggunakan tambahan software VPN sudah pasti akan tembus semua pemblokiran di Indonesia,” kata Ruby kepada Tempo, Senin, 18 November 2024.
Sementara itu, dari sisi pemilik situs web judi, Ruby menyatakan mereka saat ini mampu meluncurkan situs web baru hanya dalam hitungan jam. Begitu sebuah situs web diblokir, mereka pun akan segera mengganti nama domain atau alamat IP situs webnya. Walhasil, situs web mereka bisa kembali beroperasi.
Karena itu, dia menilai metode pemberantasan yang diterapkan pemerintah saat ini tak akan pernah berhasil mematikan ataupun mengurangi situs web judi online yang beroperasi di Indonesia. Apalagi jumlah pemblokiran masih jauh lebih sedikit ketimbang pemunculan situs web baru. "Ini metode kuno yang sudah tidak relevan dengan perkembangan teknologi saat ini," ujarnya.
Ruby mengaku pernah menawarkan solusi alternatif kepada Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 2023. Ia menyarankan pemerintah menganalisis pola pembuatan situs web untuk menemukan strategi yang lebih efektif dalam mencegah munculnya situs-situs baru. Namun usulan ini tidak diindahkan. "Mereka lebih memilih solusi cepat yang bernilai proyek," tutur Ruby.
Pakar keamanan siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, sependapat dengan Ruby. Menurut dia, judi online merupakan bisnis yang sangat menguntungkan sehingga akan terus ada selama permintaan dari masyarakat tetap tinggi. “Judi online itu seperti narkoba zaman baru. Dampaknya sama merusaknya, bahkan lebih berbahaya karena mudah diakses dan tidak terlihat secara fisik,” ucap Alfons.
Alfons menyarankan pemerintah memblokir situs web judi online dengan lebih strategis. Ia mencontohkan pendekatan follow the ads atau melacak iklan judi online yang tersebar di Internet untuk mengidentifikasi jaringan pelaku. Dari sana, ucap Alfons, aparat seharusnya bisa langsung mengetahui nomor rekening dan server yang digunakan situs web judi online itu dan langsung mengambil tindakan. “Kalau hanya memblokir jutaan situs web tanpa melihat dampaknya pada transaksi, itu kerja tidak efektif. Intinya, yang diblokir bukan sekadar iklannya, tapi juga server atau ekosistem bisnisnya,” ujarnya.
Hanya, Alfons mengingatkan aparat agar tidak “masuk angin” seperti yang terjadi pada kasus pegawai Kementerian Komdigi. Petugas yang seharusnya memblokir situs web judi online justru menjadi pelindung demi mendapat keuntungan. Praktik beking-membekingi, menurut Alfons, harus diberantas secara tuntas agar perang melawan judi online bisa lebih efektif.
Alfons pun meminta pemerintah lebih transparan dalam pemblokiran situs web judi online ini. Kementerian Komdigi, menurut dia, harus mempublikasikan data situs web judi yang diblokir, termasuk tanggal pemblokiran. Tujuannya agar masyarakat dapat ikut mengawasi dan memverifikasi apakah tindakan pemerintah konsisten serta efektif.
Dia juga mendesak pemerintah berkolaborasi dengan publik dan para pakar informasi teknologi (IT) ataupun lembaga independen untuk membantu pengawasan. Sebab, tutur Alfons, pengawasan badan audit internal di Kementerian Komdigi terbukti tak cukup dengan munculnya kasus pengawalan terhadap situs web judi online oleh sejumlah pegawai di sana.
Pengawasan berlapis, menurut Alfons, bisa meminimalkan potensi terjadinya korupsi. Dia pun optimistis banyak pihak yang bersedia membantu pemerintah memerangi judi online. “Banyak ahli IT bersedia berkontribusi secara sukarela untuk memastikan ekosistem digital lebih aman,” katanya.
Transparansi dan kolaborasi, kata Alfons, tak hanya mencegah korupsi, tapi juga mendorong kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kementerian Komdigi, menurut dia, harus memimpin dengan memberikan contoh keterbukaan dan mengandalkan kerja sama kolektif untuk memerangi kejahatan digital ini. Ia pun menyarankan pembentukan satuan tugas khusus yang melibatkan berbagai pihak, seperti Kementerian Komdigi, Otoritas Jasa Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta kepolisian. Dia menganggap sinergi lintas lembaga ini krusial untuk menindak pelaku di balik layar dan memutus aliran dana.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid sepakat pemerintah harus transparan dalam melakukan pemblokiran. Tanpa transparansi, menurut dia, korupsi dalam penegakan hukum akan terus berlanjut dan akhirnya justru menambah subur praktik judi online.
Menurut dia, selama ini bisnis haram tersebut tumbuh subur karena sering kali mendapat perlindungan dari oknum pejabat. Kasus para pegawai Kementerian Komdigi yang saat ini ditangani Polda Metro Jaya, menurut dia, merupakan rahasia umum dan fenomena gunung es saja. “Korupsi struktural menciptakan kesetiaan ganda di kalangan pejabat, antara kepentingan negara dan kepentingan pribadi. Yang dikorbankan selalu masyarakat,” tuturnya.
Usman juga menyatakan pemblokiran tanpa transparansi bisa berpotensi melanggar hak atas informasi dan kebebasan ber-Internet masyarakat. “Pemblokiran jangan sampai salah sasaran, apalagi jika sampai mengganggu akses terhadap situs web yang tidak ada kaitannya dengan judi,” kata Usman.
Dosen hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, pun menilai pemblokiran tanpa adanya penindakan tak akan berguna. Karena itu, dia menyarankan pemerintah memperkuat polisi siber untuk memberantas tuntas praktik judi online sampai ke tingkat bandarnya.
Fickar juga sepakat bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan profesional. Menurut dia, Polri juga harus benar-benar memastikan anggotanya tak ada yang bermain mata dengan para pemilik situs web judi online. “Jika ada oknum, termasuk pejabat tinggi, yang mengetahui tapi tidak menindak, itu juga termasuk pelaku menurut hukum pidana,” ujarnya.
Ia mendesak Polri berani menindak siapa pun yang terlibat dalam praktik judi online, bahkan pejabat setingkat menteri sekalipun. “Polisi jangan takut sebagai penegak hukum yang berwenang,” ucapnya.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel A. Pangerapan menuturkan Kementerian Kominfo telah memutus akses situs dan grup media sosial yang memuat konten jual beli organ tubuh manusia.
Revisi Peraturan Menteri (PM) Nomor 19 Tahun 2014 akan mencakup tindakan pemblokiran situs negatif secara permanen.
Cara tersebut justru dinilai tidak akan seluruhnya memberantas keberadaan hoax yang kini semakin marak, terutama di internet.
Menkominfo Rudiantara menegaskan diblokirnya 11 situs Islam beberapa waktu tak ada hubungannya dengan agama tertentu.
43 ribu media online gadugan tersebut tersebar di seluruh Indonesia, kebanyakan berasal dari daerah-daerah.
Nantinya, strategi tersebut akan diumumkan pada Rabu, 11 Januari 2017 mendatang.
Anggota Komisi I DPR RI Elnino M. Husein Mohi mengkritik kebijakan pemerintah memblokir sejumlah situs Islam.
Sejumlah pegiat internet menyatakan keputusan pemerintah untuk memblokir situs perlu didukung dengan alasan kuat dan transparansi.
Kemkominfo dan APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) menyiapkan sistem pemblokiran baru yang akan rampung akhir Januari.
Sebelas situs web yang masuk daftar blokir ternyata masih bisa diakses. Ini penjelasan Kementerian Kemkominfo.
Kemkominfo kembali melakukan pemblokiran terhadap sebelas (11) situs web, yang disebut menyebarkan konten ilegal menurut UU ITE.
Robot koki ini diperlengkapi sensor peraba, yang mana mampu memotong, mengaduk, menuang, menggunakan blender dan perkakas dapur.
Setidaknya dari total 766.394 konten negatif yang diblokir di sepanjang 2015, sebanyak 753.497 berasal dari konten pornografi.
Kontroversi pemblokiran situs terulang kembali, kini situs yang dianggap radikal terkena dampaknya. Bagaimana aturan mainnya?
Pemblokiran yang dilakukan Kemenkominfo juga dilakukan atas dasar aduan masyarakat.
Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais meminta Kemenkominfo agar berhati-hati dan lebih cermat mengkaji situs-situs yang dianggap radikal.
Pemblokiran website (situs) yang dianggap radikal ternyata tak hanya terjadi di Indonesia.
Jakarta, Ditjen Aptika – Isu terkait aplikasi PeduliLindungi masih mewarnai pemberitaan pada akhir pekan, Isu yang diangkat terkait perluasan penggunaan aplikas, manfaat, serta resiko kebocoran data […]
BOGOR, KOMPAS.com - Polresta Bogor Kota mengajukan surat permohonan pemblokiran 27 situs judi online kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengatakan, langkah ini diambil setelah penangkapan sejumlah pelaku judi online di wilayah Kota Bogor, Jawa Barat.
“Dari penangkapan kemarin kami minta blokir ke Kominfo, total ada 27 situs judi online,” ujar Bismo kepada wartawan, Jumat (28/6/2024).
Baca juga: Kakak Beradik di Bogor Rekrut 70 Selebgram untuk Promosikan Situs Judi Online
Situs-situs judi online yang diajukan untuk diblokir antara lain zaraplay, indosultan88, byond88, cnd88, megabath, sukabet slot, slotvio 77, bintang 189, gubernur toto, awp slot, akai slot, hens slot, yuk69, baba189, namislot, dan dora77.
Surat permohonan pemblokiran akan dikirimkan ke kementerian hari ini.
Langkah ini diharapkan dapat memutus akses para pelaku judi online dan mengurangi aktivitas perjudian di wilayah Bogor.
“Ini surat permohonan blokir akan kita kirimkan hari ini,” ujar Bismo.
Polisi gencar melakukan patroli siber untuk memberantas situs-situs judi daring yang saat ini dianggap sudah sangat meresahkan.
Tak hanya itu, Bismo juga akan memburu selebgram atau influencer yang kedapatan ikut mempromosikan situs judi online.
Baca juga: Polisi Tangkap Perekrut Selebgram untuk Promosikan Judi Online di Bogor
Ia tak segan untuk menghukum terhadap pelaku dan jaringan judi online.
“Yang saya pelajari, selebgram yang memiliki followers banyak dibidik oleh bagian dari judi online. Ini akan terus kami lakukan monitoring cyber. Ketika ada akun yang disalahgunakan, tentu akan kita lakukan penegakan hukum,” imbuh Bismo.
Polda Metro Jaya menyatakan judi online (judol) masih merebak salah satunya karena tidak berjalannya pemblokiran. Hal itu terungkap saat polisi mengusut kasus dugaan judi online yang menjerat pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebagai tersangka.
Oknum Komdigi yang menjadi tersangka itu ditangkap oleh tim gabungan Polri. Total, ada 11 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan oknum Komdigi yang ditangkap itu memiliki kewenangan penuh dalam melakukan pemblokiran situs terkait judi online. Namun oknum Komdigi tersebut menyalahgunakan kewenangannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir. Iya kan, namun mereka melakukan penyalahgunaan juga melakukan kalau dia sudah kenal sama mereka, mereka tidak blokir dari data mereka," kata Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Jumat (1/11/2024).
Kini, 11 orang yang ditangkap itu telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memberikan perlindungan terhadap situs judi online. Dari 11 orang tersebut, beberapa di antaranya merupakan staf ahli di Komdigi.
"Ini 11 orang, beberapa orang di antaranya adalah oknum pegawai Kemkomdigi, antara lain ada juga staf-staf ahli dari Komdigi," katanya.
Polisi juga telah menggeledah 'kantor satelit' yang digunakan para tersangka di Bekasi. Tersangka juga mengakui 'membina' 1.000 situs judi online yang seharusnya diblokir. Para tersangka mendapat Rp 8,5 juta dari setiap situs yang 'dibina'.
"5.000 web, tapi yang diblokir berapa?" tanya Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Rovan kepada tersangka.
"Tergantung, Pak, setelah didatakan. Dari 5.000 situs itu tergantung (diblokir atau tidak), Pak, karena ada yang bisa masuk ada yang nggak," ujar tersangka.
"Maksudnya gimana?" tanya AKBP Rovan.
"Biasanya 4.000, Pak, 1.000 sisanya dibina, Pak," jawab tersangka.
"Dibina, maksudnya?" tanya Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary.
"Dijagain, Pak, supaya nggak keblokir," jawab tersangka.
Menkomdigi Dukung Penuh Proses Hukum
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Viada Hafid juga telah buka suara soal salah satu pegawai di kementeriannya diamankan terkait kasus judi online. Meutya berkomitmen mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas judi online.
"Kementerian Komunikasi dan Digital berkomitmen untuk mendukung penuh arahan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dalam memberantas segala bentuk aktivitas ilegal, termasuk judi online, yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa kita," kata Meutya kepada wartawan, Kamis (31/10).
Prioritas Polri Berantas Judi Online-Narkoba
Pengungkapan kasus judi online ini sesuai dengan pernyataan Kapolri yang menyampaikan salah satu misi Asta Cita Presiden Prabowo ialah memberantas perjudian online. Sebab judi online (judol) masuk kategori kejahatan yang memiliki ancaman berat bagi pembangunan bangsa.
Kapolri mengatakan akan menindak tegas para pelaku tanpa ragu, dan akan melakukan penelusuran aset (asset tracing) yang diperoleh dari hasil perjudian. Polri juga akan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga lainnya untuk pemblokiran situs dan rekening yang terlibat dalam perjudian.
Kapolri juga menyampaikan perintah kepada jajarannya untuk mendukung penuh seluruh program dan kebijakan pemerintah, terutama dalam mencegah dan mengatasi kebocoran keuangan negara baik dari segi penerimaan maupun pengeluaran. Kapolri memerintahkan jajarannya untuk segera melakukan penegakan hukum terhadap beberapa perkara yang menjadi atensi pemerintah, termasuk peredaran gelap narkoba.
"Petakan jalur masuknya narkoba yang sudah sangat meresahkan dan menimbulkan capital outflow, serta lakukan penindakan hukum yang tegas terhadap berbagai modus baru, kampung-kampung narkoba, termasuk yang dikendalikan dari lapas," ucap Kapolri.
Simak Video: Pegawai Komdigi 'Bina' 1.000 Situs Judi Online yang Harusnya Diblokir
[Gambas:Video 20detik]
TEMPO.CO, Jakarta - Salahsatu alasan yang selalu mengemuka dari pemerintah soal kesulitan memberantas judi online adalah soal mesin kontrol (server) yang mengatur aplikasi berada di luar negeri. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengatakan mereka melibatkan kepolisian internasional lantaran server judi online yang menyasar masyarakat Indonesia berasal dari luar negeri. Kementerian Kominfo mengidentifikasi terdapat server yang berada di Filipina dan Kamboja.
Informasi yang dihimpun Tempo dari pelbagai sumber mengatakan salah satu situs judi online yang menaruh server di Kamboja adalah infini88. Situs judi online yang berdiri sejak 2020 saat Covid-19 melanda ditengarai milik orang Indonesia, yang sebelumnya bergerak di industri tekstil. Website yang sekarang memiliki 1,5 juta pelanggan aktif memakai sekitar 500 website lain untuk untuk promosi. Situs tersebut antara lain sensa69, receh88 dan agen138.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Seorang pejabat pemerintah mengatakan server website infinii88 berlokasi di kawasan Triumph Goddnes Liberty, sebuah kawasan di Kamboja tempat banyak usaha kasino. Website ini disebut-sebut memperkerjakan ribuan migran asal Indonesia. Sebelum pindah ke Kamboja, kantor Infini88 beralaat kawasan Penjaringan, Teluk Gong, Jakarta Barat.
Pemerintah getol memblokir jutaan situs gambling daring beberapa waktu terakhir dalam upaya pemberantasan maraknya judi online. Namun, kebijakan ini dinilai kurang efektif lantaran tidak dilakukan penindakan terhadap bandarnya. Kendalanya, bisnis haram itu dikendalikan dari luar negeri.
Demi memberantas menjamurnya bisnis judi online di Indonesia, Presiden Joko Widodo atau Jokowi membentuk Satgas Judi Online berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 pada 14 Juni 2024. Satgas yang terdiri dari Polri serta sejumlah kementerian dan lembaga ini bertugas sampai 31 Desember 2024.
Dilansir dari Koran Tempo edisi Rabu, 17 Juli 2024, alih-alih memberantas bandar judi, Ketua Satgas Judi Online Hadi Tjahjanto mengatakan Satgas memilih menyelamatkan masyarakat yang telanjur terpapar judi online. Setelah itu barulah dilakukan penindakan terhadap bandarnya.
“Yang penting menyelamatkan rakyat Indonesia dulu, baru kita bersama-sama memotong para bandar (judi online) itu,” ujar Hadi, yang juga menjabat Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.
Kepala Communication and Information System Security Research Center (CISSREC) Pratama Persadha mengatakan pemblokiran situs yang selama ini sudah berjalan, kurang efektif. Sebab, situs-situs yang diblokir hanyalah landing page dari situs judi online yang sebenarnya.
“Situs landing page itu hanya digunakan untuk memberikan informasi soal promosi, metode, dan informasi rekening untuk melakukan deposit serta penarikan dana,” jelas Pratama.
Fakta itulah yang menjelaskan mengapa judi online tetap eksis, meski sudah banyak situs yang diblokir pemerintah. Polri dan Interpol dituntut bekerja lebih keras untuk melacak dan menyita server fisik yang selama ini diduga berada di luar negeri.
“Meskipun bandar besar bisa menyiapkan server baru, itu akan sedikit memakan waktu,” kata Pratama.
Persoalan lain adalah judi online menyusup ke situs pemerintah dan pendidikan yang telah diretas karena sistem keamanan yang lemah. Lemahnya keamanan pada situs menambah tingkat kesulitan untuk memberantas judi online yang terus menjamur.
“Celah itu muncul karena selama ini situs tidak dipelihara dengan baik. Sehingga rentan terhadap serangan siber,” ujar Pratama.
Menurut Pratama, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga akan kesulitan jika harus memblokir situs pemerintah dan pendidikan yang telah diretas tersebut. Sebab, pemblokiran akan mempengaruhi layanan yang bisa diakses masyarakat.
Sebelumnya Polri mengungkap bahwa para bandar judi online yang beroperasi di Indonesia mayoritas dikendalikan di kawasan Mekong. Antara lain China, Myanmar, Laos, hingga Kamboja. Menurut kepolisian, pemerintah di negara-negara terlibat pun mengalami kesulitan untuk memberantas.
“Pelakunya adalah para kelompok-kelompok organized crime yang mengoperasikan perjudian online ini dari Mekong Region Countries. Mekong Region Countries itu adalah Kamboja, Laos, dan Myanmar,” ujar Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Krishna Murti di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat, 21 Juni 2024.
Pratama mengatakan penangkapan bandar judi online memang sulit. Hal ini karena lokasi pelaku tidak berada di Indonesia. Selain itu, pelaku bisa berada di negara yang justru melegalkan praktik perjudian. Tentu kondisi tersebut tidak sama dengan hukum di Indonesia yang tak melegalkan perjudian dalam bentuk apa pun.
“Ditambah demikian ketatnya mereka menyembunyikan identitas diri mereka dan lebih banyak menggunakan berbagai metode,” ujarnya.
Pratama menyarankan pemerintah menggencarkan upaya pencegahan dengan mengedukasi masyarakat agar tidak terjerumus dalam judi online. Namun kerja sama dengan otoritas di negara lain untuk menindak bandar judi harus tetap berjalan.
Satgas Judi Online, kata dia, juga mesti tetap memblokir berbagai akses ke server judi, rekening bank, serta aset keuangan bagi para penggeraknya. Serta, menangkap influencer serta agen yang mempromosikan dan mengelola situs judi online dan berbagai hal lainnya.
HENDRIK KHOIRUL MUHID | M. FAIZ ZAKI | AISYAH AMIRA WAKANG I KORAN TEMPO
